Oleh: wbdharmawan | September 16, 2007

OTONOMI DAERAH DAN INTEGRASI BANGSA

Otonomi daerah telah di laksanakan di Indonesia sejak tangal 1 Januari tahun 2000, sebagaimana dituangkan dalam undang-Undang No. 22 tahun 1999, serta sebagai bentuk pelasanaan konstitusi negara (UUD 1945) yang menyatakan penekanan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejak itu pula pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan beragam wacana baik yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berbasis pada daerah kabupaten/kota.Pemahaman tentang otonomi daerah sendiri sering disamakan dengan pelaksanaan devolusi[1]. Sedangkan otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan namous berarti hukum atau peraturan. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka terdapat dua pandangan yang menjiwai makna otonomi, yaitu: pertama, legal self sufficiency dan yang kedua, adalah actual independence. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah bagi pembangunan regional adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah, yang dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sediri dianggap sebagai bentuk reaksi terhadap keadaan yang muncul dalam sistem sentralistik pada masa pemerintahan Orde Baru serta didorong keterbukaan pasca pemerintahan Suharto. Syamsudin Haris melihat pergolakan politik tingkat lokal ini bersumber pada akumulasi kekecewaan rakyat terhadap arah dan kecenderungan pembangunan yang eksploitatif dan memarjinalkan peran serta kontribusi penduduk lokal pada satu sisi dan pengabaian rasa keadilan masyarakat pada sisi lain[2]. Sentimen kedaerahan yang kemudian muncul akibat ketidak mampuan kebijakan otonomi daerah pada masa rejim Suharto yang dituangkan dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, yang secara konsep tual tidak jelas apakah pemrintah hendak melakukan implementasi terhadap desentralisasi politik ataukah desentralisasi administrasi[3]. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat tidak pernah menndapatkan akomodasi dari pemerintah pusat sehingga kekecewaan-kekecewaan itu semakin menguat seiring dengan ketidak adilan pembangunan dan kegagalan lembaga-lembaga olitik daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.Segmentasi politik lokal di Indonesia yang seringkali dihubungankan dengan permasalahan etnisitas cenderung menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah Indonesia. Kondisi masyarakat indonesia yang sangat plural ini akan menjadi permasalahan tersendiri ketika dikotak-kotakan dalam politik-politik lokal yang lebih independen berdasarkan kultur kedaerahannya. Sejak pelaksanaan otonomi daerah beberapa pemekaran wilayah yang merupakan implementasi dari UU No. 2 tahun 1999 telah terjadi dengan pesat. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2002 paling tidak telah terjadi 130 kali pemekaran kabupatan dan provinsi[4].Banyak alasan yang mendasari maraknya tuntutan pengembangan wilayah ini. Mantan menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid melihat hal tersebut tidak terlepas dari perasaan ketidakadilan pada masa Orde Baru yang dirasakan oleh masyarakat lokal[5]. Akan tetapi beberapa daerah juga melakukan pemekaran atas dasar tuntutan sejarah masa lalu seperti yang terjadi di Bangka dan Belitung, Maluku, NTB, serta Sulawesi.Akan tetapi permasalahan pemekaran ini seringkali justru menimbulkan konflik-konflik horisontal di masayarakat. Kejadian pemekaran wilayah Irian jaya yang kemudian menimbulkan konflik antar suku di Irian atau yang baru-baru saja terjadi ketika pemekaran Sulawesi Barat yang akhirnya menyebakan bentrukan antar penduduk Mamasa dengan wilayah dan penduduk lainnya. Telah menimbulkan kecenderungan terjadinya konflik atar masyarakat. Belum lagi beberapa konflik yang melibatkan etnis-etnis di daerah seperti halnya konflik Poso. Berbagai sinyalemen negatif tentang pelaksanaan otonomi daerah yang dihubung-hubungkan dengan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dan negara sering kali muncul terutama bila dikaitkan dengan ketidak mampuan pemerintah pusat dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah puast dan daerah. komitmen pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama pemerintah pusat yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keseriusannya dan bahkan sebaliknya mensikapi pelaksanaan otonomi daerah dengan penuh kecurigaan dan ketidakkonsistenan kebijakan. Di samping kenyataan masih kuatnya bersarang “penyakit-penyakit birokrat lama” atau birokrat bermental orde baru di dalam struktur pemerintahan, baik di pusat maupun didaerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah.Isu-isu yang juga selalu dikaitkan dengan persoalan bahaya disintegrasi bangsa ini sebagaimana yang sering dipersoalkan adalah mengenai fenomena munculnya ego kedaerahan dan hilangnya rasa kebangsaan yang dianggap dapat mengancam disintegrasi bangsa. Alasan itu diperkuat lagi dengan terjadinya kasus berdarah di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang oleh sementara pihak kasus itu dihubung-hubungkan dengan munculnya ego kedaerahan dari penduduk asli setempat, yang juga potensial terjadi di daerah-daerah lain, apabila pelaksanaan otonomi daerah tidak segera diantisipasi.Isu keterhubungan antara otonomi daerah dan isu disintegrasi bangsa ini sangat kuat berkaitan dengan permasalahan etnisitas di Indonesia. Otonomi daerah secara legal formal telah dirumuskan sebagai kesadaran bahwa Indonesia dibangun oleh lokalitas, oleh sebab itu ketika kesadaran ini di maknai sebagai politik identitas, akan memunculkan dua sisi yang berbeda, yaitu perberdayaan di masyarakat lokal pada satu sisi, akan tetapi pada sisi yang lain hal ini seringkali menimbulkan sentimen lokal yang pada akhirnya timbullah perlakukan diskriminasi terhadap suku lain atau orang luar yang menghuni wilayah kebudayaan itu. Hal ini bisa menjadi sumber disintegrasi ketika kesadaran identitas lokal kultural di maknai dalam arti yang sempit.Bagi banyak negara sedang berkembang dan miskin permasalahan ‘unintegrated’ menjadi masalah yang utama sehingga pencapaian integrasi nasional menjadi jauh lebih penting dari pada pembangunan ekonomi. Istilah integrasi nasional menjadi fenomena politik yang sangat luas dimana muncul dan tenggelamnya sebuah negara tidak lepas dari permasalahan integrasi nasional.Menurut Myron Weiner, integrasi[6] dapat mengacu kepada proses untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berlainan baik secara kultural maupun sosial kedalam satu unit teritorial dan membangun sebuah identitas nasional. Dalam kerangka ini secara umum diasumsikan adanya sebuah pluralitas etnis dalam sebuah masyarakat, dimana masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda atau kesadaran kualitas etnisnya sendiri yang berbeda, akan tetapi permasalahan ini mungkin juga muncul dalam sistem politik yang memisahkan unit politik yang independen dimana masyrakat mengidentifikasikan dirinya. Sehingga konsep integrasi nasional secara spesifik mengacu kepada permasalahan membuat sebuah perasaan nasionalitas teritorial yang dikalahkan oleh parochial loyaties. Permasalahan integrasi bangsa ini akan sangat kental dalam masyarakat yang pluralistik, dimana keberadaan masyarakat tidaklah bersifat homogen, melainkan terdapat garis-garis pemisah antar kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Garis-garis tersebut dapat berupa agama, kultur, etnisitas, bahasa, bahkan ideologi politik. Dan persinggungan antara garis-garis batas tersebut seringkali menjadi titik tolak konflik antara kelompok masyarakat.Dalam teori sosial, penggunaan wacana multikulturalisme sebenarnya masih membingungkan. Namun, dari wacana yang berkembang multikulturalisme rupanya hendak dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konfliktual. Saat ini muncul kesadaran masif bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik.Ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (plurality), keragaman (diversity), dan multikultural (multicultural). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ’ketidaktunggalan’.Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.Salah satu penulis yang pada dekade belakangan ini mencoba untuk membuat sebuah model teoritis yang membela “cultural rights’ dari perspektif liberal adalah Will Kymlicka. Ia memberikan pandangan tentang politik multikultural. Ia menterjemahkan konsep multikulturalisme dalam sebuah negara yang penduduknya terdiri dari banyak bangsa sebagai negara multibangsa (multination state) dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa.Ia melihat terbentuknya negara multibangsa ini terjadi dari dua hal yaitu akibat masuknya berbagai bangsa dalam satu negara yang dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika suatu masyarakat satu kebudadiserang adan ditaklukkan oleh masyarakat lain, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial kepada imperial lainnya atau ketika tanah mereka diduduki oleh pendatang yang menjajah.Selain itu multikulturalisme juga dapat terbentuk melalui imigrasi yang dilakukan oleh sejumlah besar orang dan keluarga kesatu negara, dan diperbolehkannya tetap mempertahankan beberapa dari kekhasan etnis mereka, yang sangat diperlukan adalah kemampuan mereka untuk menggunakan bahasa bersama (inggris di Amerika, inggris dan perancis di Canada) menjadi sebuah segi yang konstan dalam sejarah kebijakan imigrasi. Kebebasan mereka untuk mempertahankan etnisitasnya masing-masing dengan menolak keharusan untuk berasimilasi kedalam kebudayaan yang baru dikenal sebagai ‘polietnis’[7].Konsep negara multi-bangsa atau poli-etnis yang dikembangkan oleh Will Kymlicka, pada dasarnya merupakan upaya untuk mengedepankan hak-hak kelompok etnis terutama kelompok minoritas dalam sebuah negara demokratis. Hal yang sama juga muncul dalam semangat UU No. 20 tahun 1999, yang pada intinya mengedepankan upaya pemberdayaan daerah-daerah untuk dapat memenuhi kesejahteraan dan aspirasi politik dalam membangun daerah. Akan tetapi sejak otonomi daerah digulirkan, kecenderungan muncul justru menguatnya sentimen kedaerahan, yang antara lain berkaitan dengan etnis, kultur dan agama. Sebagai contoh di Sulawesi Selatan sudah ada kecenderungan menolak kehadiran transmigran dengan alasan sentimen etnis atau agama tertentu. munculnya antipluralisme ini tidak terlepas dari konsep harmoni dalam bentuk persatuan dan kesatuan yang dikembangkan Orde Baru. Pengembangan harmoni ini tidak berdasar pada penciptaan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tetapi lebih pada penciptaan rasa takut. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru padawa waktu itu adalah pendekatan integrasi terotorial, yaitu mengedepankan kontrol obyektif dimana otoritas pusat menguasai seluruh wilayah dibawah klaim hukum (yurisdiksi) bukan pendekatan integrasi nasional yang mengedepankan perasaan subyektif dimana seseorang individu menjadi bagian dari kelompok sosial yang berbeda atau perbedaan secara sejarah dari unit-unit politik terhadap bangsa.[8] UU No.5 tahun 1979 di era Orba yang memorak-porandakan kekhasan adat istiadat dan struktur masyarakat dengan penyeragaman pemerintahan dari bawah Kebijakan Orde Baru ini memang hanya memproduksi ketakutan-ketakutan sebagai cara untuk menumbuhkan loyalitas, bukan menumbuhkan hak-hak publik atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu sebenarnya keberadaan UU No. 22 tahun 1999, merupakan jawaban dari tekanan terhadap eksistensi penduduk lokal. Akan tetapi ketidak tegasan pemerintah pusat dalam mengatur desentralisasi di Indonesia ini telah menimbulkan efek negatif yang berlebihan dari sentimen kedaerahan. Ego kedaerahan yang juga muncul dan perlu dipersoalkan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dalam hal pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan-jabatan penting di daerah yang mensyaratkan harus diisi oleh putera daerah setempat serta eksistensi para penduduk pendatang di daerah tersebut.Mekanisme perlindungan dan pengakuan tentang keberadaan penduduk pendatang atau keragaman etnis seperti yang dikemukakan oleh Will Kymlicka sebagai negara polietnis ini perlu di adopsi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu semua perundangan-undangan tentang otonomi daerah perlu menunjukkan mekanisme hubungan antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam daerah tersebut, sehingga terjadi perlindungan dan pengadopsian terhadap hak-hak yang sama terhadap kelompok yang berbeda tersebut.Munculnya sentimen kedaeraran yang dapat menghilangkan semangat kebangsaan dalam era pelaksanaan otonomi daerah, perlu diantisipasi dengan membangun sistem pemerintahan yang demokratis di daerah. Salah satu cara dengan memunculkan pimpinan daerah melalui pemilihan langsung, walau memungkinkan juga terjadinya konflik, tetapi dapat menjadi langkah pertama untuk mengenalkan dan menerima perbedaan dalam pemerintahan yang demokratis. Upaya percepatan demokrasi dimulai dengan menumbuhkembangkan wacana-wacana demokrasi, menghidupkan forum-forum dialog dan mengintensifkan pemberdayaan demokrasi, baik yang bersifat kelembagaan, kelompok maupun individu warga masyarakat. Serta yang paling penting dalam upaya percepatan demokrasi itu adalah kesadaran semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif, dengan penuh kesadaran dan kejujuran mengaktualisasikan diri sebagai insan-insan daerah yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew heywood, 1997, Politics, Macmillan Foundations, Houndmills

Indonesia Dalam Krisis 1997-2002, PT. Kompas Media Nusantara

Syamsudin Haris. Et al., 2001, Paradigma Baru Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta.

Weiner, Myron, Political Integration and Political Development, dalam Jason L. Finkle and Richard W.G., Poitical Development and Social Change, John Wiley and Sons, Inc., New York, London, Sidney

Will Kymlicka, 2003, Kewarganegaraan Multikultural, terj. LP3ES, Jakarta

Kompas 17 Februari 2000Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintahan Daerah.Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-Undang No 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta


[1] Andrew heywood, 1997, Politics, Macmillan Foundations, Houndmills. Hlm. 131. Devolusi sering dikenali sebagai transfer wewenang (power) dari pemerintah pusat (nasional) kepada institusi daerah yang menjadi subordinatnya.

[2] Syamsudin Haris. Et al., 2001, Paradigma Baru Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta. Hlm. 5.

[3] Ibid Haris. hlm. 9.

[4] Indonesia Dalam Krisis 1997-2002, PT. Kompas Media Nusantara

[5] Kompas 17 Februari 2000

[6] Weiner, Myron, Political Integration and Political Development, dalam Jason L. Finkle and Richard W.G., Poitical Development and Social Change, John Wiley and Sons, Inc., New York, London, Sidney. Hlm. 551-553

[7] Will Kymlicka, 2003, Kewarganegaraan Multikultural, terj. LP3ES, Jakarta. Hlm 14-33.

[8] Opcit. Myron Weiner. Hlm. 551.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: