Pendahuluan

Desentralisasi pada dasarnya dibangun dalam kerangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones dan Stewart sebagai mana dikutip oleh Gerry Stoker[1] tentang arti pentingnya pemerintahan lokal yang antara lain, dikarenakan politik lokal membuka peluang kepada pemerintah lokal untuk membuat keputusan sebagai reperesentasi lokalitasnya, selain kedekatan pemerintah lokal dengan masyarakat daerah, lebi memudahkan pemerintah dalam merespon permasalahan yang dihadapi di daerah. Dan yang juga cukup penting, pemerintah lokal merupakan representasi masyarakat okal, dengan sendirinya mereka akan mendapatkan loyalitas yang lebih dari masyarakatnya.Dengan kata lain desentralisasi yang menekankan pada pemberdayaan politik lokal, merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan civil society. Sedangkan kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan lokal yang demokratis adalah memastikan bahwa pemerintahan lokal yang demokratis itu akan tetap relevan dan aktif di dalam konteks dunia global, tempat begitu mengkristalnya tuntutan akan standar pelayanan masyarakat yang tinggi, sementara kesediaan warga untuk membayar pajak begitu rendah, ditambah lagi adanya kenyataan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap instrumen-instrumen demokrasi perwakilan (politisi profesional, partai politik, dan pemilu) kian menyusut di berbagai negara. Selain itu tantangan yang juga berat untuk dihadapi pemerintahan lokal yang demokratis adalah berkaitan dengan munculnya gerakan masyarakat madani dari asosiasi-asosiasi otonom yang mandiri, yang mengurangi kekuasaan negara dan memberikan basis alternatif bagi aspirasi politik dan penyediaan pelayanan masyarakat. Argumen yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa kancah politik lokal dapat dijadikan forum yang potensial untuk mendamaikan negara dengan masyarakat madani dalam teori maupun praktiknya. Namun, mewujudkan cita-cita ini diperlukan bentuk dan praktik perpolitikan yang berbeda[2].Keberadaan politik lokal sebagai dasar dari berlakunya demokrasi, disebabkan karena perpolitikan lokal merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kapasitas, kepentingan, dan pengetahuan yang cukup rinci untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan layanan dan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sejalan dengan kondisi setempat. Pendeknya, demokrasi lokal dapat membantu terwujudnya akuntabilitas yang efektif. Akhirnya, demokrasi lokal dapat terselenggara dengan mengakui adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing wilayah.[3]Demokrasi sendiri berarti mengamanatkan adanya kesamaan akses dan peranserta penuh bagi semua orang termasuk laki-laki dan perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan konvensi perempuan di Beijing, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Covention an the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintahan di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan didalam jabatan-jabatan yang bersifat appointif (penunjukkan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat lokal atau nasional.Dengan jumlah penduduk yang mayoritas perempuan (51% atau sama dengan 101.625.816 jiwa[4]) Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam wilayah-wilayah publik, terutama dalam lembaga-lembaga legislatif dan pembuat dan pengambil keputusan politik di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan oleh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berupaya menyajikan uraian tentang keterkaitan antara desentralisasi terhadap peluang keterlibatan perempuan dalam proses politik di daerah.

Desentralisasi di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah, otonomi yang lebih besar telah diberikan kepada pemerintah lokal untuk memutuskan dan melakukan proses pembangunan di daerah. Perundang-undangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat madani dan partisipasi masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan memperkuat posisi keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Kecenderungan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara mengarah pada desentralisasi dan otonomi daerah. Implikasi dari kecenderungan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi akhir-akhir ini di banyak negara adalah adanya pergeseran dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang lokalistik dan pada saat yang bersamaan juga dipengaruhi oleh globalisasi. Peran pemerintah pusat dalam hal ini akan berubah dari sistem yang bersifat sebagai managerial authority ke peran kepemimpinan ( leadership role) dalam pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan –pemerintahan daerah. Budaya pemerintahan juga akan mengalami perubahan-perubahan dengan kecenderungan-kecenderungan antara lain :

  • dari yang bersifat birokratik ke model pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat
  • dari yang bersifat command and control ke yang mementingkan akuntabilitas terhadap hasil-hasil yang dicapai
  • dari yang tergantung secara internal kemudian dituntut untuk menjadi kompetitif dan inovatif
  • dari yang bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka
  • dari yang tidak mentolerir resiko menjadi terbuka terhadap resiko keberhasilan atau kegagalan

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu dua tahun mendatang diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh menurut UU tentang Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota (Daerah Tingkat II), sedangkan Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi yang terbatas. Antara Daerah Otonom Propinsi dengan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.Kedudukan Propinsi adalah sebagai Daerah Otonomi sekaligus Daerah Administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya akan tetapi tidak menjadi Daerah atasan Kabupaten atau Kota. Pemberian Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar Otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang Pertahanan Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat Propinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangankewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Pemerintahan Daerah berdasarkan pada azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian: (1) Pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan dan Moneter/Fiskal, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya; (2) Proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya. Azas dekonsentrasi yang dianut dalam UU ini mengandung pengertian: (1) Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada perangkatnya di Daerah; (2) Pembentukan propinsi sebagai Daerah Administrasi dan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur. Pada prinsipnya dalam pemerintahan daerah tidak ada lagi perangkat dekonsentrasi, kecuali perangkat dekonsentrasi untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah dalam bidang-bidang Pertahanan/Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, Fiskal/Moneter, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya dan/atau Kebijakan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah[5].Meskipun telah terjadi berbagai pergeseran paradigma desentralisaisi, tetapi beberapa ketentuan dalam pasal undang-undang No. 22 tahun 1999 belum sepenuhnya kondusif dengan tujuan pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Pengaturan pemilihan kepala daerah, sebagai contohmasih mengacu pada undang-undang pemerintah daerah No. 5 tahun 1974, yaitu dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga legislatif lokal[6]. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu yang mendorong munculnya revisi terhadap Undang-undang No. 22/1999 yang kemudian dimunculkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, walau masih terdapat ketidakpuasan, undang-undang ini menjadi landasan bagi pemilihan kepala daerah secara langsung.Pemilihan daerah secara langsung ini, dalam pemerintahan demokrasi paling tidak akan memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat, yang paling tidak dapat dilihat dalam tiga aspek[7] yaitu:Meningkatkan kesadaran politik masyarakat daerah, dalam pemilihan, dari sini dapat terbentuk sebuah pemahaman terhadap realitas sosial politik yang ada dan memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif. Sehingga setiap pergantian kepala daerah merupakan sesuatu yang bersifat biasa bukan merupakan sebuah keanehan yang harus dibela mati-matian.Mengorganisir masyarakat lokal kedalam suatu aktifitas politik yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pengorganisasian masyarakat ini akan mengaktifkan dan mendidik masyarakat untuk proaktif dalam proses-proses politik. Sehingga pemerintah daerah akan dibiasakan untuk melibatkan masyarakat sebagai stakeholder dalam pengelolaan pemerintahan daerah.Dan yang tidak kalah pentingnya, pemilihan lokal ini akan memperluas akses masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, misalnya dengan turut langsung menentukan pemimpin daerah yang dianggap akan membawa kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Tentunya akses ini akan berlaku sama untuk semua orang termasuk lai-laki dan perempuan.

Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia

Di masyarakat yang patriarki atau yang tidak gender-sensitive, isu utama yang dibangun oleh para perempuan biasanya berkisar pada permasalahan kesetaraan upah, kejahatan seksual, kekerasan rumah tangga, dan perundungan seksual akan tetapi dilakukan oleh suara-suara bisu (muted voice). Hal inilah Potensi dan permasalahan yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan perempuan melalui area publik. Sejak permasalahan politik dianggap urusan laki-laki maka pembelajaran tentang perempuan dan politik menjadi sebuah permasalahan yang termarjinalkan. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mengubah sistem demokrasi yang berlangsung untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan berkiprah dalam politik. Selain itu dengan maju keruang publik dan menduduki posisi strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan dapat terwakili.Salah satu alternatif terhadap bentuk organisasi yang terpusat adalah “demokrasi partisipatoris”, dimana keputusan-keputusan yang ada diambil oleh mereka yang berada dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu keberadaan wakil perempuan proses pengambilan keputusan mutlak perlu ada, demi menjamin kepentingan perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan ini paling tidak dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri (misalnya berkaitan dengan isu-isu tentang kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, anak, dan kekerasan seksual) yang telah menjadi bagian dari kebijakan publik. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat[8]. Sehingga keterlibatan dan jumlah yang signifikan dapat menjamin terjadinya hal ini.Selama ini keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga perwakilan, sangatlah minim. Baik ditingkat nasional maupun di tingkat lokal (provinsial). Berdasarkan data yang dihimpun oleh CETRO hingga tahun 2001 menunjukkan keterlibatan perempuan sangat terbatas di are-area publik. Di lembaga MPR misalnya, jumlah perempuan hanya 18 orang dan laki-laki 177 orang. Ini berarti presentase jumlah perempuan hanya 9,2 persen. Sedangkan di DPR ada 45 perempuan dan 455 laki-laki (9 persen), di lembaga MA hanya ada 7 perempuan dan 40 laki-laki (14,8 persen), di BPK sama sekali tidak ada perempuan dan laki-laki ada 7, di DPA hanya ada 2 perempuan sedang laki-laki ada 43 orang (4,4 persen), di lembaga KPU juga hanya 2 perempuan dan laki-laki 9 orang (18,1 persen). Khusus untuk dati I (gubernur) sama sekali tidak ada gubernur perempuan (30 gubernur semua laki-laki), sementara di tingkat II (bupati) ada 5 perempuan dan 331 laki-laki (1,5 persen)[9].Rendahnya tingkat terlibatan perempuan ini jelas sangat tidak mungkin mewakili kepentingan-kepentingan perempuan dalam lembaga publik karena jumlahnya yang berada dibawah Critical mass. Konsep ini merepakan konsep sosiologi yang diadopsi ke dalam teori-teori politik, dimana Critical mass didasarkan pada keyakinan tentang kemampuan badan-badan publik untuk mempengaruhi proses dan kebijakan dalam organisasi. Dalam literatur ilmu politik konsep ini mengacu kepada jumlah politisi perempuan yang dipilih dalam pemerintahan untuk dapat mewakili atau memperjuangkan kepentingan perempuan[10].Akan tetapi tidak banyak literatur yang menyebutkan secara pasti jumlah yang dapat merepresentasikan kebutuhan minimal paerbandingan proporsional antara laki-laki dan perempuan yang dapat mengubah hubungan kekuasaan didalam arena politik. Kebanyakan penelitian melihat jumlah ini pada kisaran 30% kuota, dimana bila jumlahnya kurang dari itu, suatu kelompok tidak akan bisa memberikan pengaruh[11]. Ketika jumlah perempuan dapat mencapai kuota ini dalam lembaga perwakilan maka diyakini akan memberikan perubahan dan pola kehidupan politik yang ada sebelumnya. Atas dasar hal tersebutlah, aturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, mengatur tentang hak bagi perempuan untuk dicalonkan oleh partai politik dengan proporsi 30% dari jumlah daftar calon legislatif yang diajukan dalam pemilihan umum tahun 2004. penerapan affirmative action ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik di indonesia.

Peluang Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Politik Di Daerah

Affirmative Action dan peluang Perempuan dalam ParlemenBerdasarkan undang-undang Pemilihan umum No. 12 tahun 2003, merupakan langkah awal bagi affirmative action yang diberikan bagi kaum perempuan, dimana partai-partai politik ‘dihimbau’ untuk dapat memberikan 30 persen daftar calon anggota legislatifnya, baik di tingkat daerah maupun nasional kepada calon legislatif perempuan. Tidak adanya ketegasan dalam undang-undang tersebut untuk memberikan 30 persen kursi parlemen baik di tingkat daerah maupun nasional, akibatnya undang-undang ini pun tidak banyak pengaruh bagi peningkatan yang signifikan dalam keanggotaan perempuan dalam lembaga DPR baik di tingkatnasional, provinsi ataupun kabupaten. Rendahnya tingkat keikutsertaan perempuan dalam lembaga legislatif ini, terutama dibanyak daerah yang menjadi dasar dari politik lokal, ini menjadi cerminan dari gagalnya pembangunan demokrasi yang dijalankan secara sentralistis ketika pada masa orde baru. Pola pikir patriarki yang tetap berkembang dengan menempatkan perempuan pada isu-isu marginal seperti permasalahan kesejahteraan keluarga, anak dan kesehatan, sedangkan keberadaan permasalahan pemerintahan dan politik menjadi bagian dari sesuatu yang identik dengan perempuan. Pola ini terus berkembang dalam partai-partai politik sehingga pencantuan perempuan dalam daftar calon legislatif lebih merupakan bentuk tindakan setengah hati dari partai politik untuk membuka kesempatan bagipara perempuan dengan menempatkan mereka dalam posisi yang tidak signifikan dalam daftar urutan calon legislatif. Dari 16 partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu tahun 2004 hanya 9 partai politik yang berhasil menempatkan perempuan dalam parlemen. Sedangkan jumlah keseluruhannya hanya mencapai 11 persen, jauh dari kisaran 30 persen bagi terbentuknya massa kritis.Dampak desentralisasi justru tampak memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan ketika mereka tidak berafiliasi dengan partai politik. Melalui Dewan Perwakilan Daerah misalnya, perempuan secara mandiri dapat mencalonkan diri dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Proporsi perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah mencapai 19,5 persen dari total anggota DPD, angka ini justru lebih tinggi dari total caleg perempuan yang hanya mencapai 8,83 persen dari seluruh caleg DPD yang ada. Meskipun demikian angka ini belum mencapai jumlah ideal agar perempuan di DPD bisa menyalurkan aspirasi politiknya dan kepentingan daerah yang diwakilinya. Hal ini sangat jauh berbeda bila kita bandingkan dengan Afrika Selatan, Pakistan dan beberapa negara di Amerika Latin, yang menempatkan program affirmative action, sebagai bagian yangtidak terpisah dari proses desentralisasi. Dibeberapa negara tersebut proses ini dikaitkan dengan peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal, dimana program affirmative action ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, seperti yang diberlakukan di Pakistan dengan menempatkan 33 persen kuota kursi lembaga legislatif lokal kepada perempuan. Pemilihan kepala Daerah Langsung dan Peluang Perempuan Menyikapi keberadaan undang-undang no. 32 tahun 2004 sebagai revisi undang-undang tentang pemerintah daerah n. 22 tahun 1999, menjadi dasar bagi terlaksananya pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Hal ini jelas membawa pola baru dalam pemerintahan dai daerah, terutama berkaitan dengan hubungan antara masyarakat, legislatif dan eksekutif pada tingkat politik lokal. Bila pada masa orde baru keberadaan kepala daerah di dominasi oleh peran militer dan pemerintahan pusat, sehingga menutup aspirasi masyarakat lokal, serta tidak mencerminkan kepentingan daerah. Akibatnya pada masa pemerintahan orde baru hampir tidak ada pemimpin daerah pada tataran kabupaten dan propinsi yang diduduki oleh perempuan, kebanyakan mereka hanya berkesempatan sebagai kepala desa atau camat. Pada masa reformasi dibawah uu no 22/1999, pemilihan kepala daerah diberikan kepada daerah dengan prinsip pemilhan tidak langsung, yaitu melalui fungsi DPRD sebagi lembaga legislatif daerah. Mekanisme ini cenderung menimbulkan bias antara kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan elit politik yang didominasi oleh partai politik. Sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan pilihan antara partai politik ditingkat pusat (DPP) dengan partai politik di tingkat daerah (DPD) dalam menentukan calon kepala daerah. Artinya tidak semua pemilihan kepala daerah merupakan cerminan masyarakat lokal atau daerah, masih ada kepentingan pusat atas daerah (paling tidak dilakukan oleh partai politik). Pada masa ini keberadan perempuan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sebagai kepala daerah, tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa orde baru. Pada dasarnya undang-undang no 32 tahun 2004 membuka kesempatan pada siapapun untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah, akan tetapi tampaknya inipun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan bagi kemungkinan munculnya calon-calon independen termasuk bagi kaum perempuan. Karena mekanisme pencalonan masih ditentukan oleh dukungan partai politik yang ada, artinya para kandidat tidak terlepas dari kader partai atau mereka yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan syarat-syarat dari partai yang mendukungnya. Selain itu dalam pandangan CETRO undang-undang ini juga memiliki kelemahan terutama berkaitan dengan Keberadaan pemilihan kepala daerah bergantung kepada peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini Jelas merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi di Indonesia karena di negara-negara demokrasi, Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang sepenuhnya independen dari pemerintah. Sehingga ini akan membuka peluang bagi terjadinya intervensi pemerintah dan kembali pada era Pemilu di bawah Depdagri pada masa Orde Baru.Belum lagi berkaitan dengan dengan pencalonan parpol atau gabungan parpol yang disyaratkan sekurang – kurangnya mempunyai 15% perolehan kursi atau 15% dukungan suara sah dari Pemilu Anggota DPRD yang bersangkutan. Batasan pencalonan ini terlalu tinggi. Kondisi ini berdampak langgengnya oligarki dan dominasi partai besar.Selain itu proses pemilihan umum kepala daerah yang mengadopsi sistem majoritarian dengan ketentuan 25% suara sah akan memberikan banyak sekali suara yang hilang. Tentunya tingkat legitimasi kepemipinan ini akan dipertanyakan akibatnya pemerintahan daerah itu akan menjadi tidak stabil. Dan yang pasti aturan tentang pemilihan kepala daerah ini masih belum memperhatikan keadilan gender bagi perempuan dan laki-laki. Dimana menutup kemungkinan bagi munculnya calon-calon independen diluar partai berarti mengurangi kesempatan pada perempuan untuk berkiprah sebagai kepala daerah. Semua akankembali kepada political will dari partai politik, sementara pola pikir partai-partai politik didaerah saat ini dengan bercermin dari pemilihan umum legislatif 2004, masih didominasi budaya patriarki. Sehingga tanpaknya masih terlalu jauh untuk beranggapan desentralisasi ini akan banyak mengakomodir kepentingan perempuan Indonesia.

Daftar Pustaka

Chusnul Mar’iyah, 2001, “center-Regional Relations in Indonesia: Women’s exclusion from Formal Politics” dalam R. William Liddle (ed), Crafting Indonesian Democracy, Mizan dan Ford Foundation. Bandung.

Djohermansyah Djohan, 2003, Kebijakan Otonomi Daerah 1999, Yarsif Watampone, Jakarta

Nuri Suseno, REKAMAN PROSES MEDIA WORKSHOP “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif; Tantangan dan Peluang” 20 Agustus 2001. CETRO

Sandra Grey, 2001, Women And Parliamentary Politics: Does Size Matter? Critical Mass and Women MPs in the New Zealand House of Representatives, Paper for the 51st Political Studies Association Conference, 10-12 April 2001, Manchester, United Kingdom.

Stoker, Gerry, “Pemerintahan Dan Demokrasi Lokal Pada Abad Ke-21” dalam Sisk, Timothy D. 2002, Demokrasi Di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.

Stoker, Gerry, 1991, The Politics of Local Government, 2nd Edition, MacMilllan, Houndmills.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

http://www.cetro.or.id


[1] Stoker, Gerry, 1991, The Politics of Local Government, 2nd Edition, MacMilllan, Houndmills. Hlm. 234[2] Stoker, Gerry, “Pemerintahan Dan Demokrasi Lokal Pada Abad Ke-21” dalam Sisk, Timothy D. 2002, Demokrasi Di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jakarta. Hlm. 51.[3] Ibid. Stoker. Hlm. 51.

[4] BPS tahun 2000

[5] UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

[6] Djohermansyah Djohan, 2003, Kebijakan Otonomi Daerah 1999, Yarsif Watampone, Jakarta. Hlm. 198.

[7] Ibid. Djohermansyah Djohan Hlm. 199.

[8] http://www.cetro.or.id.

[9] Ibid. CETRO.

[10] Sandra Grey, 2001, Women And Parliamentary Politics: Does Size Matter? Critical Mass and Women MPs in the New Zealand House of Representatives, Paper for the 51st Political Studies Association Conference, 10-12 April 2001, Manchester, United Kingdom. Hlm. 3.

[11] Nuri Suseno, REKAMAN PROSES MEDIA WORKSHOP “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif; Tantangan dan Peluang” 20 Agustus 2001. CETRO.

Oleh: wbdharmawan | September 16, 2007

OTONOMI DAERAH DAN INTEGRASI BANGSA

Otonomi daerah telah di laksanakan di Indonesia sejak tangal 1 Januari tahun 2000, sebagaimana dituangkan dalam undang-Undang No. 22 tahun 1999, serta sebagai bentuk pelasanaan konstitusi negara (UUD 1945) yang menyatakan penekanan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memberi keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Sejak itu pula pelaksanaan otonomi daerah telah menimbulkan beragam wacana baik yang pro maupun kontra terhadap pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berbasis pada daerah kabupaten/kota.Pemahaman tentang otonomi daerah sendiri sering disamakan dengan pelaksanaan devolusi[1]. Sedangkan otonomi (autonomy) berasal dari bahasa Yunani, auto berarti sendiri dan namous berarti hukum atau peraturan. Sedangkan menurut Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah diartikan sebagai kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka terdapat dua pandangan yang menjiwai makna otonomi, yaitu: pertama, legal self sufficiency dan yang kedua, adalah actual independence. Berdasarkan pada pemahaman otonomi daerah tersebut, maka pada hakekatnya otonomi daerah bagi pembangunan regional adalah hak mengurus rumah tangga sendiri bagi suatu daerah otonom. Hak tersebut bersumber dari wewenang pangkal dan urusan-urusan pemerintah (pusat) yang diserahkan kepada daerah, yang dalam penyelenggaraannya lebih memberikan tekanan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah. Pelaksanaan otonomi daerah sediri dianggap sebagai bentuk reaksi terhadap keadaan yang muncul dalam sistem sentralistik pada masa pemerintahan Orde Baru serta didorong keterbukaan pasca pemerintahan Suharto. Syamsudin Haris melihat pergolakan politik tingkat lokal ini bersumber pada akumulasi kekecewaan rakyat terhadap arah dan kecenderungan pembangunan yang eksploitatif dan memarjinalkan peran serta kontribusi penduduk lokal pada satu sisi dan pengabaian rasa keadilan masyarakat pada sisi lain[2]. Sentimen kedaerahan yang kemudian muncul akibat ketidak mampuan kebijakan otonomi daerah pada masa rejim Suharto yang dituangkan dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan Daerah, yang secara konsep tual tidak jelas apakah pemrintah hendak melakukan implementasi terhadap desentralisasi politik ataukah desentralisasi administrasi[3]. Hal ini menyebabkan aspirasi masyarakat tidak pernah menndapatkan akomodasi dari pemerintah pusat sehingga kekecewaan-kekecewaan itu semakin menguat seiring dengan ketidak adilan pembangunan dan kegagalan lembaga-lembaga olitik daerah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat.Segmentasi politik lokal di Indonesia yang seringkali dihubungankan dengan permasalahan etnisitas cenderung menjadi pisau bermata dua bagi pemerintah Indonesia. Kondisi masyarakat indonesia yang sangat plural ini akan menjadi permasalahan tersendiri ketika dikotak-kotakan dalam politik-politik lokal yang lebih independen berdasarkan kultur kedaerahannya. Sejak pelaksanaan otonomi daerah beberapa pemekaran wilayah yang merupakan implementasi dari UU No. 2 tahun 1999 telah terjadi dengan pesat. Sejak tahun 1997 hingga tahun 2002 paling tidak telah terjadi 130 kali pemekaran kabupatan dan provinsi[4].Banyak alasan yang mendasari maraknya tuntutan pengembangan wilayah ini. Mantan menteri Negara Otonomi Daerah Ryaas Rasyid melihat hal tersebut tidak terlepas dari perasaan ketidakadilan pada masa Orde Baru yang dirasakan oleh masyarakat lokal[5]. Akan tetapi beberapa daerah juga melakukan pemekaran atas dasar tuntutan sejarah masa lalu seperti yang terjadi di Bangka dan Belitung, Maluku, NTB, serta Sulawesi.Akan tetapi permasalahan pemekaran ini seringkali justru menimbulkan konflik-konflik horisontal di masayarakat. Kejadian pemekaran wilayah Irian jaya yang kemudian menimbulkan konflik antar suku di Irian atau yang baru-baru saja terjadi ketika pemekaran Sulawesi Barat yang akhirnya menyebakan bentrukan antar penduduk Mamasa dengan wilayah dan penduduk lainnya. Telah menimbulkan kecenderungan terjadinya konflik atar masyarakat. Belum lagi beberapa konflik yang melibatkan etnis-etnis di daerah seperti halnya konflik Poso. Berbagai sinyalemen negatif tentang pelaksanaan otonomi daerah yang dihubung-hubungkan dengan pemicu terjadinya disintegrasi bangsa dan negara sering kali muncul terutama bila dikaitkan dengan ketidak mampuan pemerintah pusat dalam menjaga hubungan harmonis antara pemerintah puast dan daerah. komitmen pelaksanaan otonomi daerah itu sendiri, terutama pemerintah pusat yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda keseriusannya dan bahkan sebaliknya mensikapi pelaksanaan otonomi daerah dengan penuh kecurigaan dan ketidakkonsistenan kebijakan. Di samping kenyataan masih kuatnya bersarang “penyakit-penyakit birokrat lama” atau birokrat bermental orde baru di dalam struktur pemerintahan, baik di pusat maupun didaerah yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan otonomi daerah.Isu-isu yang juga selalu dikaitkan dengan persoalan bahaya disintegrasi bangsa ini sebagaimana yang sering dipersoalkan adalah mengenai fenomena munculnya ego kedaerahan dan hilangnya rasa kebangsaan yang dianggap dapat mengancam disintegrasi bangsa. Alasan itu diperkuat lagi dengan terjadinya kasus berdarah di Sampit dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah yang oleh sementara pihak kasus itu dihubung-hubungkan dengan munculnya ego kedaerahan dari penduduk asli setempat, yang juga potensial terjadi di daerah-daerah lain, apabila pelaksanaan otonomi daerah tidak segera diantisipasi.Isu keterhubungan antara otonomi daerah dan isu disintegrasi bangsa ini sangat kuat berkaitan dengan permasalahan etnisitas di Indonesia. Otonomi daerah secara legal formal telah dirumuskan sebagai kesadaran bahwa Indonesia dibangun oleh lokalitas, oleh sebab itu ketika kesadaran ini di maknai sebagai politik identitas, akan memunculkan dua sisi yang berbeda, yaitu perberdayaan di masyarakat lokal pada satu sisi, akan tetapi pada sisi yang lain hal ini seringkali menimbulkan sentimen lokal yang pada akhirnya timbullah perlakukan diskriminasi terhadap suku lain atau orang luar yang menghuni wilayah kebudayaan itu. Hal ini bisa menjadi sumber disintegrasi ketika kesadaran identitas lokal kultural di maknai dalam arti yang sempit.Bagi banyak negara sedang berkembang dan miskin permasalahan ‘unintegrated’ menjadi masalah yang utama sehingga pencapaian integrasi nasional menjadi jauh lebih penting dari pada pembangunan ekonomi. Istilah integrasi nasional menjadi fenomena politik yang sangat luas dimana muncul dan tenggelamnya sebuah negara tidak lepas dari permasalahan integrasi nasional.Menurut Myron Weiner, integrasi[6] dapat mengacu kepada proses untuk menyatukan kelompok-kelompok yang berlainan baik secara kultural maupun sosial kedalam satu unit teritorial dan membangun sebuah identitas nasional. Dalam kerangka ini secara umum diasumsikan adanya sebuah pluralitas etnis dalam sebuah masyarakat, dimana masing-masing kelompok memiliki karakteristik yang berbeda atau kesadaran kualitas etnisnya sendiri yang berbeda, akan tetapi permasalahan ini mungkin juga muncul dalam sistem politik yang memisahkan unit politik yang independen dimana masyrakat mengidentifikasikan dirinya. Sehingga konsep integrasi nasional secara spesifik mengacu kepada permasalahan membuat sebuah perasaan nasionalitas teritorial yang dikalahkan oleh parochial loyaties. Permasalahan integrasi bangsa ini akan sangat kental dalam masyarakat yang pluralistik, dimana keberadaan masyarakat tidaklah bersifat homogen, melainkan terdapat garis-garis pemisah antar kelompok-kelompok masyarakat yang ada. Garis-garis tersebut dapat berupa agama, kultur, etnisitas, bahasa, bahkan ideologi politik. Dan persinggungan antara garis-garis batas tersebut seringkali menjadi titik tolak konflik antara kelompok masyarakat.Dalam teori sosial, penggunaan wacana multikulturalisme sebenarnya masih membingungkan. Namun, dari wacana yang berkembang multikulturalisme rupanya hendak dijadikan paradigma baru dalam merajut kembali hubungan antarmanusia yang belakangan selalu hidup dalam suasana penuh konfliktual. Saat ini muncul kesadaran masif bahwa diperlukan kepekaan terhadap kenyataan kemajemukan, pluralitas bangsa, baik dalam etnis, agama, budaya, hingga orientasi politik.Ada tiga istilah yang kerap digunakan secara bergantian untuk menggambarkan masyarakat yang terdiri dari agama, ras, bahasa, dan budaya yang berbeda, yakni pluralitas (plurality), keragaman (diversity), dan multikultural (multicultural). Ketiga ekspresi itu sesungguhnya tidak merepresentasikan hal yang sama, walaupun semuanya mengacu kepada adanya ’ketidaktunggalan’.Apabila pluralitas sekadar merepresentasikan adanya kemajemukan (yang lebih dari satu), multikulturalisme memberikan penegasan bahwa dengan segala perbedaannya itu mereka adalah sama di dalam ruang publik. Multikulturalisme menjadi semacam respons kebijakan baru terhadap keragaman. Dengan kata lain, adanya komunitas-komunitas yang berbeda saja tidak cukup; sebab yang terpenting adalah bahwa komunitas-komunitas itu diperlakukan sama oleh negara.Salah satu penulis yang pada dekade belakangan ini mencoba untuk membuat sebuah model teoritis yang membela “cultural rights’ dari perspektif liberal adalah Will Kymlicka. Ia memberikan pandangan tentang politik multikultural. Ia menterjemahkan konsep multikulturalisme dalam sebuah negara yang penduduknya terdiri dari banyak bangsa sebagai negara multibangsa (multination state) dan kebudayaan terkecil membentuk minoritas bangsa.Ia melihat terbentuknya negara multibangsa ini terjadi dari dua hal yaitu akibat masuknya berbagai bangsa dalam satu negara yang dapat terjadi secara tidak sengaja karena muncul ketika suatu masyarakat satu kebudadiserang adan ditaklukkan oleh masyarakat lain, atau diserahkan dari satu kekuatan imperial kepada imperial lainnya atau ketika tanah mereka diduduki oleh pendatang yang menjajah.Selain itu multikulturalisme juga dapat terbentuk melalui imigrasi yang dilakukan oleh sejumlah besar orang dan keluarga kesatu negara, dan diperbolehkannya tetap mempertahankan beberapa dari kekhasan etnis mereka, yang sangat diperlukan adalah kemampuan mereka untuk menggunakan bahasa bersama (inggris di Amerika, inggris dan perancis di Canada) menjadi sebuah segi yang konstan dalam sejarah kebijakan imigrasi. Kebebasan mereka untuk mempertahankan etnisitasnya masing-masing dengan menolak keharusan untuk berasimilasi kedalam kebudayaan yang baru dikenal sebagai ‘polietnis’[7].Konsep negara multi-bangsa atau poli-etnis yang dikembangkan oleh Will Kymlicka, pada dasarnya merupakan upaya untuk mengedepankan hak-hak kelompok etnis terutama kelompok minoritas dalam sebuah negara demokratis. Hal yang sama juga muncul dalam semangat UU No. 20 tahun 1999, yang pada intinya mengedepankan upaya pemberdayaan daerah-daerah untuk dapat memenuhi kesejahteraan dan aspirasi politik dalam membangun daerah. Akan tetapi sejak otonomi daerah digulirkan, kecenderungan muncul justru menguatnya sentimen kedaerahan, yang antara lain berkaitan dengan etnis, kultur dan agama. Sebagai contoh di Sulawesi Selatan sudah ada kecenderungan menolak kehadiran transmigran dengan alasan sentimen etnis atau agama tertentu. munculnya antipluralisme ini tidak terlepas dari konsep harmoni dalam bentuk persatuan dan kesatuan yang dikembangkan Orde Baru. Pengembangan harmoni ini tidak berdasar pada penciptaan kepercayaan rakyat kepada pemerintah, tetapi lebih pada penciptaan rasa takut. Pendekatan yang digunakan oleh pemerintahan Orde Baru padawa waktu itu adalah pendekatan integrasi terotorial, yaitu mengedepankan kontrol obyektif dimana otoritas pusat menguasai seluruh wilayah dibawah klaim hukum (yurisdiksi) bukan pendekatan integrasi nasional yang mengedepankan perasaan subyektif dimana seseorang individu menjadi bagian dari kelompok sosial yang berbeda atau perbedaan secara sejarah dari unit-unit politik terhadap bangsa.[8] UU No.5 tahun 1979 di era Orba yang memorak-porandakan kekhasan adat istiadat dan struktur masyarakat dengan penyeragaman pemerintahan dari bawah Kebijakan Orde Baru ini memang hanya memproduksi ketakutan-ketakutan sebagai cara untuk menumbuhkan loyalitas, bukan menumbuhkan hak-hak publik atas dasar kepercayaan. Oleh sebab itu sebenarnya keberadaan UU No. 22 tahun 1999, merupakan jawaban dari tekanan terhadap eksistensi penduduk lokal. Akan tetapi ketidak tegasan pemerintah pusat dalam mengatur desentralisasi di Indonesia ini telah menimbulkan efek negatif yang berlebihan dari sentimen kedaerahan. Ego kedaerahan yang juga muncul dan perlu dipersoalkan dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah ini adalah dalam hal pemilihan kepala daerah dan pengisian jabatan-jabatan penting di daerah yang mensyaratkan harus diisi oleh putera daerah setempat serta eksistensi para penduduk pendatang di daerah tersebut.Mekanisme perlindungan dan pengakuan tentang keberadaan penduduk pendatang atau keragaman etnis seperti yang dikemukakan oleh Will Kymlicka sebagai negara polietnis ini perlu di adopsi oleh pemerintah daerah. Oleh sebab itu semua perundangan-undangan tentang otonomi daerah perlu menunjukkan mekanisme hubungan antar kelompok-kelompok yang berbeda dalam daerah tersebut, sehingga terjadi perlindungan dan pengadopsian terhadap hak-hak yang sama terhadap kelompok yang berbeda tersebut.Munculnya sentimen kedaeraran yang dapat menghilangkan semangat kebangsaan dalam era pelaksanaan otonomi daerah, perlu diantisipasi dengan membangun sistem pemerintahan yang demokratis di daerah. Salah satu cara dengan memunculkan pimpinan daerah melalui pemilihan langsung, walau memungkinkan juga terjadinya konflik, tetapi dapat menjadi langkah pertama untuk mengenalkan dan menerima perbedaan dalam pemerintahan yang demokratis. Upaya percepatan demokrasi dimulai dengan menumbuhkembangkan wacana-wacana demokrasi, menghidupkan forum-forum dialog dan mengintensifkan pemberdayaan demokrasi, baik yang bersifat kelembagaan, kelompok maupun individu warga masyarakat. Serta yang paling penting dalam upaya percepatan demokrasi itu adalah kesadaran semua pihak untuk menciptakan suasana yang kondusif, dengan penuh kesadaran dan kejujuran mengaktualisasikan diri sebagai insan-insan daerah yang demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Andrew heywood, 1997, Politics, Macmillan Foundations, Houndmills

Indonesia Dalam Krisis 1997-2002, PT. Kompas Media Nusantara

Syamsudin Haris. Et al., 2001, Paradigma Baru Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta.

Weiner, Myron, Political Integration and Political Development, dalam Jason L. Finkle and Richard W.G., Poitical Development and Social Change, John Wiley and Sons, Inc., New York, London, Sidney

Will Kymlicka, 2003, Kewarganegaraan Multikultural, terj. LP3ES, Jakarta

Kompas 17 Februari 2000Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. tentang Pemerintahan Daerah.Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.

Undang-Undang No 25 Tahun 1999. tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta


[1] Andrew heywood, 1997, Politics, Macmillan Foundations, Houndmills. Hlm. 131. Devolusi sering dikenali sebagai transfer wewenang (power) dari pemerintah pusat (nasional) kepada institusi daerah yang menjadi subordinatnya.

[2] Syamsudin Haris. Et al., 2001, Paradigma Baru Otonomi Daerah, Pusat Penelitian Politik LIPI, Jakarta. Hlm. 5.

[3] Ibid Haris. hlm. 9.

[4] Indonesia Dalam Krisis 1997-2002, PT. Kompas Media Nusantara

[5] Kompas 17 Februari 2000

[6] Weiner, Myron, Political Integration and Political Development, dalam Jason L. Finkle and Richard W.G., Poitical Development and Social Change, John Wiley and Sons, Inc., New York, London, Sidney. Hlm. 551-553

[7] Will Kymlicka, 2003, Kewarganegaraan Multikultural, terj. LP3ES, Jakarta. Hlm 14-33.

[8] Opcit. Myron Weiner. Hlm. 551.

Oleh: wbdharmawan | Agustus 24, 2007

Keamanan Siapa?

Konsep keamanan pada dasarnya merupakan contested concept dimana pemaknaannya akan berbeda-beda pada pemahaman setiap orang paling tidak secara umum konsep ini sering dipahami sebagai kebebasan dari semua ancaman yang ada, akan tetapi terdapat ketidaksepahaman mengenai apa yang harus menjadi fokus utama dari keamanan tersebut, apakah pada keamanan individual ataukah pada keamanan nasional.
Secara tradisional keamanan berada dalam pemikiran yang state-centric dimana, hal ini dimaknai dengan keberadaan militer sebagai pelaksana. Perwujudan keamanan yang state-centric ini menyebabkan pemahaman keamanan yang identik dengan keamanan nasional (national security) yang secara luas menjaga apa yang disebut dengan kepentingan nasional (national interest) sebuah konsep yang abstrak tapi seringkali digunakan sebagai alasan untuk melakukan peperangan.

Keamanan nasional menjadi hal yang utama tidak terlepas dari pemikiran bahwa kondisi dunia internasional ini dalam keadaan tidak aman sehingga kebijakan ini menjadi prioritas bagi setiap negara. Dengan alasan keamanan nasional negara seringkali menjustifikasi anggaran militer yang besar (terkadang jauh lebih besar dari anggaran pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya), wajib militer bagi para pemudanya, menginvasi negara lain dan membatasi kebebasan sipil. Tindakan negara ini dalam pandangan Kenneth Waltz disebut sebagai “brooding shadow of violence “.
Pemahaman tentang negara sebagai pusat dari segalanya tidak lepas dari genealogy terbentuknya negara . Negara yang kita kenal sekarang terbentuk dari kontruksi sosial yang mengarahkan pada terbentuknya negara yang patriarki. Teori-teori pembentukan negara mengarahkan kepada pemahaman penyerahan hak-hak individual pada negara. sehingga hal ini menempatkan posisi negara diatas individual, oleh sebab itu ketika negara diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk melindungi warganegaranya maka dengan sendirinya negara diberikan hak monopoli penggunaan kekerasan.
Monopoli penggunaan kekerasan ini diwujudkan dengan keberadaan lembaga-lembaga represif negara yang sarat dengan unsur pemaksaan (bahasa halusnya law enforcement). Lembaga reperesif ini dikenal sebagai militer, polisi dan pengadilan. Militer merupakan sebuah lembaga yang diberikan kewenangan dan sarana untuk menggunakan kekerasan sebagai alat operasionalnya. Sebagai konsekuensi dari negara patriarki adalah keberadaan lembaga militer yang didominasi oleh laki-laki serta menggunakan atribut maskulinitas dalam operasionalnya .
Militer yang mengutamakan laki-laki dan memarjinalkan perempuan, menurut Lucinda J. Peach, tidak terlepas dari dua mitos yang ada yaitu: pertama, bahwa militer diidentifikasikan dengan maskulinitas, sehingga laki-laki (nilai laki-laki) sebagai standar dan peperangan sebagai bukti maskulin. Sehingga dalam peperangan diperlukan nilai tertentu dari laki-laki. Kedua, bahwa peperangan itu ditujukan untuk melindungi perempuan, hal ini muncul dari anggapan bahwa perempuan itu adalah jenis kelamin yang lebih lemah . Kedua mitos ini menjadikan militer sebagai dunia milik laki-laki dan ketika perempuan ingin memasukinya maka ia harus menggunakan standar laki-laki atau menjadi seperti laki-laki.
Kedua mitos ini juga telah mengubah posisi perempuan menjadi “obyek” dari operasionalisasi militer. Ketika dalam peperangan, mitos perempuan sebagai pihak yang lemah dan harus dilindungi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perempuan. Pandangan sebagai ‘properti’ kesayangan dari suami, bapak serta keberadaannya sebagai penentu keberlangsungan sebuah bangsa (reproduce a nation) menjadikannya sebagai sasaran perang sekaligus sebagai alat peperangan.
Keberadaan perempuan sendiri jarang sekali dipahami secara jelas dalam literatur-literatur tentang keamanan padahal seringkali perempuan menjadi korban terbesar yang terpengaruhi oleh terjadi sebuah konflik. Dalam konflik dan peperangan perempuan memiliki tanggung jawab besar secara fisik, edukatif dan kehidupan ekonomi keluarga bahkan ekonomi nasional. Akan tetapi seringkali kultur militerisme dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional tidak pernah melibatkan perempuan dalam upaya-upaya penciptaan perdamaian.
Para pemikir feminisme beranggapan bahwa seandainya gender secara eksplisit dibawa dalam studi tentang keamanan, maka tidak saja isu baru dan alternatif perspektif akan muncul dalam melihat dasar dari keamanan nasional. Dengan berakhirnya perang dingin, formulasi konsep keamanan yang mengutamakan penggunaan kekuatan negara untuk mengelola setiap ancaman terhadap integritas teritorial, otonomi dan tatanan politik domestik terutama dari negara lain menjadi sesuatu yang obsolete.
Pandangan klasik tentang keamanan nasional ini telah membatasi cakupan keamanan pada ancaman militer dari negara lain. Pembatasan ancaman terhadap keamanan dari ancaman militer negara lain mendorong munculnya orientasi kebijakan pertahanan negara yang cenderung militeristik dan patriarki. Oleh sebab itu perlu untuk melakukan pemikiran ulang tentang keamanan nasional yang meliputi pemikiran tentang militerisme dan patriarki dalam doktrin-doktrin pertahanan yang ada seperti di banyak negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.

Kategori