Oleh: wbdharmawan | Agustus 24, 2007

Keamanan Siapa?

Konsep keamanan pada dasarnya merupakan contested concept dimana pemaknaannya akan berbeda-beda pada pemahaman setiap orang paling tidak secara umum konsep ini sering dipahami sebagai kebebasan dari semua ancaman yang ada, akan tetapi terdapat ketidaksepahaman mengenai apa yang harus menjadi fokus utama dari keamanan tersebut, apakah pada keamanan individual ataukah pada keamanan nasional.
Secara tradisional keamanan berada dalam pemikiran yang state-centric dimana, hal ini dimaknai dengan keberadaan militer sebagai pelaksana. Perwujudan keamanan yang state-centric ini menyebabkan pemahaman keamanan yang identik dengan keamanan nasional (national security) yang secara luas menjaga apa yang disebut dengan kepentingan nasional (national interest) sebuah konsep yang abstrak tapi seringkali digunakan sebagai alasan untuk melakukan peperangan.

Keamanan nasional menjadi hal yang utama tidak terlepas dari pemikiran bahwa kondisi dunia internasional ini dalam keadaan tidak aman sehingga kebijakan ini menjadi prioritas bagi setiap negara. Dengan alasan keamanan nasional negara seringkali menjustifikasi anggaran militer yang besar (terkadang jauh lebih besar dari anggaran pendidikan dan kesejahteraan sosial lainnya), wajib militer bagi para pemudanya, menginvasi negara lain dan membatasi kebebasan sipil. Tindakan negara ini dalam pandangan Kenneth Waltz disebut sebagai “brooding shadow of violence “.
Pemahaman tentang negara sebagai pusat dari segalanya tidak lepas dari genealogy terbentuknya negara . Negara yang kita kenal sekarang terbentuk dari kontruksi sosial yang mengarahkan pada terbentuknya negara yang patriarki. Teori-teori pembentukan negara mengarahkan kepada pemahaman penyerahan hak-hak individual pada negara. sehingga hal ini menempatkan posisi negara diatas individual, oleh sebab itu ketika negara diberikan kekuasaan dan kewenangan untuk melindungi warganegaranya maka dengan sendirinya negara diberikan hak monopoli penggunaan kekerasan.
Monopoli penggunaan kekerasan ini diwujudkan dengan keberadaan lembaga-lembaga represif negara yang sarat dengan unsur pemaksaan (bahasa halusnya law enforcement). Lembaga reperesif ini dikenal sebagai militer, polisi dan pengadilan. Militer merupakan sebuah lembaga yang diberikan kewenangan dan sarana untuk menggunakan kekerasan sebagai alat operasionalnya. Sebagai konsekuensi dari negara patriarki adalah keberadaan lembaga militer yang didominasi oleh laki-laki serta menggunakan atribut maskulinitas dalam operasionalnya .
Militer yang mengutamakan laki-laki dan memarjinalkan perempuan, menurut Lucinda J. Peach, tidak terlepas dari dua mitos yang ada yaitu: pertama, bahwa militer diidentifikasikan dengan maskulinitas, sehingga laki-laki (nilai laki-laki) sebagai standar dan peperangan sebagai bukti maskulin. Sehingga dalam peperangan diperlukan nilai tertentu dari laki-laki. Kedua, bahwa peperangan itu ditujukan untuk melindungi perempuan, hal ini muncul dari anggapan bahwa perempuan itu adalah jenis kelamin yang lebih lemah . Kedua mitos ini menjadikan militer sebagai dunia milik laki-laki dan ketika perempuan ingin memasukinya maka ia harus menggunakan standar laki-laki atau menjadi seperti laki-laki.
Kedua mitos ini juga telah mengubah posisi perempuan menjadi “obyek” dari operasionalisasi militer. Ketika dalam peperangan, mitos perempuan sebagai pihak yang lemah dan harus dilindungi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi perempuan. Pandangan sebagai ‘properti’ kesayangan dari suami, bapak serta keberadaannya sebagai penentu keberlangsungan sebuah bangsa (reproduce a nation) menjadikannya sebagai sasaran perang sekaligus sebagai alat peperangan.
Keberadaan perempuan sendiri jarang sekali dipahami secara jelas dalam literatur-literatur tentang keamanan padahal seringkali perempuan menjadi korban terbesar yang terpengaruhi oleh terjadi sebuah konflik. Dalam konflik dan peperangan perempuan memiliki tanggung jawab besar secara fisik, edukatif dan kehidupan ekonomi keluarga bahkan ekonomi nasional. Akan tetapi seringkali kultur militerisme dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional tidak pernah melibatkan perempuan dalam upaya-upaya penciptaan perdamaian.
Para pemikir feminisme beranggapan bahwa seandainya gender secara eksplisit dibawa dalam studi tentang keamanan, maka tidak saja isu baru dan alternatif perspektif akan muncul dalam melihat dasar dari keamanan nasional. Dengan berakhirnya perang dingin, formulasi konsep keamanan yang mengutamakan penggunaan kekuatan negara untuk mengelola setiap ancaman terhadap integritas teritorial, otonomi dan tatanan politik domestik terutama dari negara lain menjadi sesuatu yang obsolete.
Pandangan klasik tentang keamanan nasional ini telah membatasi cakupan keamanan pada ancaman militer dari negara lain. Pembatasan ancaman terhadap keamanan dari ancaman militer negara lain mendorong munculnya orientasi kebijakan pertahanan negara yang cenderung militeristik dan patriarki. Oleh sebab itu perlu untuk melakukan pemikiran ulang tentang keamanan nasional yang meliputi pemikiran tentang militerisme dan patriarki dalam doktrin-doktrin pertahanan yang ada seperti di banyak negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: