Oleh: wbdharmawan | September 17, 2007

DESENTRALISASI DAN PELUANG KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PROSES POLITIK DI DAERAH

Pendahuluan

Desentralisasi pada dasarnya dibangun dalam kerangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik baik dalam tingkat lokal maupun nasional. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Jones dan Stewart sebagai mana dikutip oleh Gerry Stoker[1] tentang arti pentingnya pemerintahan lokal yang antara lain, dikarenakan politik lokal membuka peluang kepada pemerintah lokal untuk membuat keputusan sebagai reperesentasi lokalitasnya, selain kedekatan pemerintah lokal dengan masyarakat daerah, lebi memudahkan pemerintah dalam merespon permasalahan yang dihadapi di daerah. Dan yang juga cukup penting, pemerintah lokal merupakan representasi masyarakat okal, dengan sendirinya mereka akan mendapatkan loyalitas yang lebih dari masyarakatnya.Dengan kata lain desentralisasi yang menekankan pada pemberdayaan politik lokal, merupakan sebuah upaya untuk menghilangkan kesenjangan yang terjadi antara pemerintah dan civil society. Sedangkan kemudian tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintahan lokal yang demokratis adalah memastikan bahwa pemerintahan lokal yang demokratis itu akan tetap relevan dan aktif di dalam konteks dunia global, tempat begitu mengkristalnya tuntutan akan standar pelayanan masyarakat yang tinggi, sementara kesediaan warga untuk membayar pajak begitu rendah, ditambah lagi adanya kenyataan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap instrumen-instrumen demokrasi perwakilan (politisi profesional, partai politik, dan pemilu) kian menyusut di berbagai negara. Selain itu tantangan yang juga berat untuk dihadapi pemerintahan lokal yang demokratis adalah berkaitan dengan munculnya gerakan masyarakat madani dari asosiasi-asosiasi otonom yang mandiri, yang mengurangi kekuasaan negara dan memberikan basis alternatif bagi aspirasi politik dan penyediaan pelayanan masyarakat. Argumen yang hendak dikemukakan di sini adalah bahwa kancah politik lokal dapat dijadikan forum yang potensial untuk mendamaikan negara dengan masyarakat madani dalam teori maupun praktiknya. Namun, mewujudkan cita-cita ini diperlukan bentuk dan praktik perpolitikan yang berbeda[2].Keberadaan politik lokal sebagai dasar dari berlakunya demokrasi, disebabkan karena perpolitikan lokal merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kapasitas, kepentingan, dan pengetahuan yang cukup rinci untuk melakukan pengawasan terhadap penyediaan layanan dan untuk mengambil keputusan-keputusan yang sejalan dengan kondisi setempat. Pendeknya, demokrasi lokal dapat membantu terwujudnya akuntabilitas yang efektif. Akhirnya, demokrasi lokal dapat terselenggara dengan mengakui adanya perbedaan kebutuhan dan kondisi dari masing-masing wilayah.[3]Demokrasi sendiri berarti mengamanatkan adanya kesamaan akses dan peranserta penuh bagi semua orang termasuk laki-laki dan perempuan, atas dasar prinsip persamaan derajat, dalam semua wilayah dan tataran kehidupan publik, terutama dalam posisi-posisi pengambilan keputusan. Berdasarkan keputusan konvensi perempuan di Beijing, tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (Covention an the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CEDAW) merekomendasikan agar semua pemerintahan di dunia agar memberlakukan kuota sebagai langkah khusus yang bersifat sementara untuk meningkatkan jumlah perempuan didalam jabatan-jabatan yang bersifat appointif (penunjukkan/pengangkatan) maupun elektif (berdasarkan hasil pemilihan) pada tingkat lokal atau nasional.Dengan jumlah penduduk yang mayoritas perempuan (51% atau sama dengan 101.625.816 jiwa[4]) Indonesia merupakan salah satu negara yang kurang memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam wilayah-wilayah publik, terutama dalam lembaga-lembaga legislatif dan pembuat dan pengambil keputusan politik di Indonesia. Desentralisasi yang diterapkan oleh Indonesia bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik di Indonesia. Oleh karena itu tulisan ini berupaya menyajikan uraian tentang keterkaitan antara desentralisasi terhadap peluang keterlibatan perempuan dalam proses politik di daerah.

Desentralisasi di Indonesia

Berdasarkan Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi daerah, otonomi yang lebih besar telah diberikan kepada pemerintah lokal untuk memutuskan dan melakukan proses pembangunan di daerah. Perundang-undangan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dari masyarakat madani dan partisipasi masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional, dengan memperkuat posisi keterwakilan masyarakat dalam pemerintahan yang bersih dan akuntabel.Kecenderungan perubahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di banyak negara mengarah pada desentralisasi dan otonomi daerah. Implikasi dari kecenderungan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi akhir-akhir ini di banyak negara adalah adanya pergeseran dari pemerintahan yang sentralistik ke pemerintahan yang lokalistik dan pada saat yang bersamaan juga dipengaruhi oleh globalisasi. Peran pemerintah pusat dalam hal ini akan berubah dari sistem yang bersifat sebagai managerial authority ke peran kepemimpinan ( leadership role) dalam pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan –pemerintahan daerah. Budaya pemerintahan juga akan mengalami perubahan-perubahan dengan kecenderungan-kecenderungan antara lain :

  • dari yang bersifat birokratik ke model pemerintahan yang melibatkan partisipasi masyarakat
  • dari yang bersifat command and control ke yang mementingkan akuntabilitas terhadap hasil-hasil yang dicapai
  • dari yang tergantung secara internal kemudian dituntut untuk menjadi kompetitif dan inovatif
  • dari yang bersifat tertutup menjadi bersifat terbuka
  • dari yang tidak mentolerir resiko menjadi terbuka terhadap resiko keberhasilan atau kegagalan

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pengaturan hubungan keuangan pusat-daerah yang hendak dicapai dalam jangka waktu dua tahun mendatang diatur melalui UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh menurut UU tentang Pemerintahan Daerah akan dilaksanakan oleh Kabupaten dan Kota (Daerah Tingkat II), sedangkan Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi yang terbatas. Antara Daerah Otonom Propinsi dengan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota tidak mempunyai hubungan hierarki.Kedudukan Propinsi adalah sebagai Daerah Otonomi sekaligus Daerah Administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan kepadanya akan tetapi tidak menjadi Daerah atasan Kabupaten atau Kota. Pemberian Otonomi Daerah kepada Daerah Kabupaten dan Kota dalam UU ini diselenggarakan atas dasar Otonomi luas. Kewenangan Otonomi Daerah adalah keseluruhan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan seperti perencanaan, perijinan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kecuali kewenangan dibidang-bidang Pertahanan Keamanan, Peradilan, Politik Luar Negeri, Moneter/Fiskal dan agama serta kewenangan lainnya yang diatur oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Penyelenggaraan Otonomi pada tingkat Propinsi meliputi kewenangan-kewenangan lintas Kabupaten dan Kota dan kewenangankewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan Daerah Otonom Kabupaten dan Kota serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya.Penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut UU Pemerintahan Daerah berdasarkan pada azas desentralisasi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Azas desentralisasi dalam UU ini menganut pengertian: (1) Pemberian wewenang pemerintahan yang luas pada Daerah Otonom, kecuali wewenang dalam bidang Pertahanan Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan dan Moneter/Fiskal, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya; (2) Proses dalam pembentukan Daerah Otonom yang baru berdasarkan azas desentralisasi, atau mengakui adanya Daerah Otonom yang sudah dibentuk berdasarkan perundang-undangan sebelumnya. Azas dekonsentrasi yang dianut dalam UU ini mengandung pengertian: (1) Pelimpahan wewenang Pemerintahan dari Pemerintah kepada perangkatnya di Daerah; (2) Pembentukan propinsi sebagai Daerah Administrasi dan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur. Pada prinsipnya dalam pemerintahan daerah tidak ada lagi perangkat dekonsentrasi, kecuali perangkat dekonsentrasi untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan Pemerintah dalam bidang-bidang Pertahanan/Keamanan, Politik Luar Negeri, Peradilan, Fiskal/Moneter, Agama serta kewenangan bidang Pemerintahan lainnya dan/atau Kebijakan Strategis yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah[5].Meskipun telah terjadi berbagai pergeseran paradigma desentralisaisi, tetapi beberapa ketentuan dalam pasal undang-undang No. 22 tahun 1999 belum sepenuhnya kondusif dengan tujuan pengembangan demokrasi di tingkat lokal. Pengaturan pemilihan kepala daerah, sebagai contohmasih mengacu pada undang-undang pemerintah daerah No. 5 tahun 1974, yaitu dilakukan secara tidak langsung melalui lembaga legislatif lokal[6]. Pemikiran tersebut kemudian menjadi salah satu yang mendorong munculnya revisi terhadap Undang-undang No. 22/1999 yang kemudian dimunculkan dalam Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, walau masih terdapat ketidakpuasan, undang-undang ini menjadi landasan bagi pemilihan kepala daerah secara langsung.Pemilihan daerah secara langsung ini, dalam pemerintahan demokrasi paling tidak akan memberikan pembelajaran politik bagi masyarakat, yang paling tidak dapat dilihat dalam tiga aspek[7] yaitu:Meningkatkan kesadaran politik masyarakat daerah, dalam pemilihan, dari sini dapat terbentuk sebuah pemahaman terhadap realitas sosial politik yang ada dan memungkinkan mereka untuk terlibat secara aktif. Sehingga setiap pergantian kepala daerah merupakan sesuatu yang bersifat biasa bukan merupakan sebuah keanehan yang harus dibela mati-matian.Mengorganisir masyarakat lokal kedalam suatu aktifitas politik yang memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pengorganisasian masyarakat ini akan mengaktifkan dan mendidik masyarakat untuk proaktif dalam proses-proses politik. Sehingga pemerintah daerah akan dibiasakan untuk melibatkan masyarakat sebagai stakeholder dalam pengelolaan pemerintahan daerah.Dan yang tidak kalah pentingnya, pemilihan lokal ini akan memperluas akses masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka, misalnya dengan turut langsung menentukan pemimpin daerah yang dianggap akan membawa kepentingan dan aspirasi masyarakatnya. Tentunya akses ini akan berlaku sama untuk semua orang termasuk lai-laki dan perempuan.

Keterlibatan Perempuan dalam Politik di Indonesia

Di masyarakat yang patriarki atau yang tidak gender-sensitive, isu utama yang dibangun oleh para perempuan biasanya berkisar pada permasalahan kesetaraan upah, kejahatan seksual, kekerasan rumah tangga, dan perundungan seksual akan tetapi dilakukan oleh suara-suara bisu (muted voice). Hal inilah Potensi dan permasalahan yang menjadi penghambat dalam pemberdayaan perempuan melalui area publik. Sejak permasalahan politik dianggap urusan laki-laki maka pembelajaran tentang perempuan dan politik menjadi sebuah permasalahan yang termarjinalkan. Oleh sebab itu diperlukan upaya untuk mengubah sistem demokrasi yang berlangsung untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi perempuan berkiprah dalam politik. Selain itu dengan maju keruang publik dan menduduki posisi strategis pengambilan keputusan adalah satu-satunya cara agar kepentingan perempuan dapat terwakili.Salah satu alternatif terhadap bentuk organisasi yang terpusat adalah “demokrasi partisipatoris”, dimana keputusan-keputusan yang ada diambil oleh mereka yang berada dalam proses pengambilan keputusan. Oleh sebab itu keberadaan wakil perempuan proses pengambilan keputusan mutlak perlu ada, demi menjamin kepentingan perempuan. Pentingnya keterlibatan perempuan ini paling tidak dikarenakan adanya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang hanya dapat dipahami oleh perempuan itu sendiri (misalnya berkaitan dengan isu-isu tentang kesehatan reproduksi, kesejahteraan keluarga, anak, dan kekerasan seksual) yang telah menjadi bagian dari kebijakan publik. Keikutsertaan perempuan sebagai pembuat keputusan politik dapat mencegah diskriminasi terhadap perempuan yang selama ini terjadi dalam masyarakat[8]. Sehingga keterlibatan dan jumlah yang signifikan dapat menjamin terjadinya hal ini.Selama ini keterlibatan perempuan dalam lembaga-lembaga perwakilan, sangatlah minim. Baik ditingkat nasional maupun di tingkat lokal (provinsial). Berdasarkan data yang dihimpun oleh CETRO hingga tahun 2001 menunjukkan keterlibatan perempuan sangat terbatas di are-area publik. Di lembaga MPR misalnya, jumlah perempuan hanya 18 orang dan laki-laki 177 orang. Ini berarti presentase jumlah perempuan hanya 9,2 persen. Sedangkan di DPR ada 45 perempuan dan 455 laki-laki (9 persen), di lembaga MA hanya ada 7 perempuan dan 40 laki-laki (14,8 persen), di BPK sama sekali tidak ada perempuan dan laki-laki ada 7, di DPA hanya ada 2 perempuan sedang laki-laki ada 43 orang (4,4 persen), di lembaga KPU juga hanya 2 perempuan dan laki-laki 9 orang (18,1 persen). Khusus untuk dati I (gubernur) sama sekali tidak ada gubernur perempuan (30 gubernur semua laki-laki), sementara di tingkat II (bupati) ada 5 perempuan dan 331 laki-laki (1,5 persen)[9].Rendahnya tingkat terlibatan perempuan ini jelas sangat tidak mungkin mewakili kepentingan-kepentingan perempuan dalam lembaga publik karena jumlahnya yang berada dibawah Critical mass. Konsep ini merepakan konsep sosiologi yang diadopsi ke dalam teori-teori politik, dimana Critical mass didasarkan pada keyakinan tentang kemampuan badan-badan publik untuk mempengaruhi proses dan kebijakan dalam organisasi. Dalam literatur ilmu politik konsep ini mengacu kepada jumlah politisi perempuan yang dipilih dalam pemerintahan untuk dapat mewakili atau memperjuangkan kepentingan perempuan[10].Akan tetapi tidak banyak literatur yang menyebutkan secara pasti jumlah yang dapat merepresentasikan kebutuhan minimal paerbandingan proporsional antara laki-laki dan perempuan yang dapat mengubah hubungan kekuasaan didalam arena politik. Kebanyakan penelitian melihat jumlah ini pada kisaran 30% kuota, dimana bila jumlahnya kurang dari itu, suatu kelompok tidak akan bisa memberikan pengaruh[11]. Ketika jumlah perempuan dapat mencapai kuota ini dalam lembaga perwakilan maka diyakini akan memberikan perubahan dan pola kehidupan politik yang ada sebelumnya. Atas dasar hal tersebutlah, aturan perundang-undangan tentang pemilihan umum, mengatur tentang hak bagi perempuan untuk dicalonkan oleh partai politik dengan proporsi 30% dari jumlah daftar calon legislatif yang diajukan dalam pemilihan umum tahun 2004. penerapan affirmative action ini merupakan langkah awal untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam kebijakan publik di indonesia.

Peluang Keterlibatan Perempuan Dalam Proses Politik Di Daerah

Affirmative Action dan peluang Perempuan dalam ParlemenBerdasarkan undang-undang Pemilihan umum No. 12 tahun 2003, merupakan langkah awal bagi affirmative action yang diberikan bagi kaum perempuan, dimana partai-partai politik ‘dihimbau’ untuk dapat memberikan 30 persen daftar calon anggota legislatifnya, baik di tingkat daerah maupun nasional kepada calon legislatif perempuan. Tidak adanya ketegasan dalam undang-undang tersebut untuk memberikan 30 persen kursi parlemen baik di tingkat daerah maupun nasional, akibatnya undang-undang ini pun tidak banyak pengaruh bagi peningkatan yang signifikan dalam keanggotaan perempuan dalam lembaga DPR baik di tingkatnasional, provinsi ataupun kabupaten. Rendahnya tingkat keikutsertaan perempuan dalam lembaga legislatif ini, terutama dibanyak daerah yang menjadi dasar dari politik lokal, ini menjadi cerminan dari gagalnya pembangunan demokrasi yang dijalankan secara sentralistis ketika pada masa orde baru. Pola pikir patriarki yang tetap berkembang dengan menempatkan perempuan pada isu-isu marginal seperti permasalahan kesejahteraan keluarga, anak dan kesehatan, sedangkan keberadaan permasalahan pemerintahan dan politik menjadi bagian dari sesuatu yang identik dengan perempuan. Pola ini terus berkembang dalam partai-partai politik sehingga pencantuan perempuan dalam daftar calon legislatif lebih merupakan bentuk tindakan setengah hati dari partai politik untuk membuka kesempatan bagipara perempuan dengan menempatkan mereka dalam posisi yang tidak signifikan dalam daftar urutan calon legislatif. Dari 16 partai politik yang memiliki kursi di DPR hasil pemilu tahun 2004 hanya 9 partai politik yang berhasil menempatkan perempuan dalam parlemen. Sedangkan jumlah keseluruhannya hanya mencapai 11 persen, jauh dari kisaran 30 persen bagi terbentuknya massa kritis.Dampak desentralisasi justru tampak memberikan kesempatan pada perempuan untuk terlibat dalam pemerintahan ketika mereka tidak berafiliasi dengan partai politik. Melalui Dewan Perwakilan Daerah misalnya, perempuan secara mandiri dapat mencalonkan diri dan bersaing secara terbuka dengan laki-laki. Proporsi perempuan yang berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah mencapai 19,5 persen dari total anggota DPD, angka ini justru lebih tinggi dari total caleg perempuan yang hanya mencapai 8,83 persen dari seluruh caleg DPD yang ada. Meskipun demikian angka ini belum mencapai jumlah ideal agar perempuan di DPD bisa menyalurkan aspirasi politiknya dan kepentingan daerah yang diwakilinya. Hal ini sangat jauh berbeda bila kita bandingkan dengan Afrika Selatan, Pakistan dan beberapa negara di Amerika Latin, yang menempatkan program affirmative action, sebagai bagian yangtidak terpisah dari proses desentralisasi. Dibeberapa negara tersebut proses ini dikaitkan dengan peralihan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah lokal, dimana program affirmative action ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan, seperti yang diberlakukan di Pakistan dengan menempatkan 33 persen kuota kursi lembaga legislatif lokal kepada perempuan. Pemilihan kepala Daerah Langsung dan Peluang Perempuan Menyikapi keberadaan undang-undang no. 32 tahun 2004 sebagai revisi undang-undang tentang pemerintah daerah n. 22 tahun 1999, menjadi dasar bagi terlaksananya pemilihan kepala daerah secara langsung di Indonesia. Hal ini jelas membawa pola baru dalam pemerintahan dai daerah, terutama berkaitan dengan hubungan antara masyarakat, legislatif dan eksekutif pada tingkat politik lokal. Bila pada masa orde baru keberadaan kepala daerah di dominasi oleh peran militer dan pemerintahan pusat, sehingga menutup aspirasi masyarakat lokal, serta tidak mencerminkan kepentingan daerah. Akibatnya pada masa pemerintahan orde baru hampir tidak ada pemimpin daerah pada tataran kabupaten dan propinsi yang diduduki oleh perempuan, kebanyakan mereka hanya berkesempatan sebagai kepala desa atau camat. Pada masa reformasi dibawah uu no 22/1999, pemilihan kepala daerah diberikan kepada daerah dengan prinsip pemilhan tidak langsung, yaitu melalui fungsi DPRD sebagi lembaga legislatif daerah. Mekanisme ini cenderung menimbulkan bias antara kepentingan masyarakat banyak dan kepentingan elit politik yang didominasi oleh partai politik. Sehingga tidak jarang terjadi perbedaan pendapat dan pilihan antara partai politik ditingkat pusat (DPP) dengan partai politik di tingkat daerah (DPD) dalam menentukan calon kepala daerah. Artinya tidak semua pemilihan kepala daerah merupakan cerminan masyarakat lokal atau daerah, masih ada kepentingan pusat atas daerah (paling tidak dilakukan oleh partai politik). Pada masa ini keberadan perempuan tidak menunjukkan perubahan yang signifikan sebagai kepala daerah, tidak jauh berbeda dengan keadaan pada masa orde baru. Pada dasarnya undang-undang no 32 tahun 2004 membuka kesempatan pada siapapun untuk mencalonkan diri sebagai kandidat kepala daerah, akan tetapi tampaknya inipun tidak menunjukkan perubahan yang signifikan bagi kemungkinan munculnya calon-calon independen termasuk bagi kaum perempuan. Karena mekanisme pencalonan masih ditentukan oleh dukungan partai politik yang ada, artinya para kandidat tidak terlepas dari kader partai atau mereka yang harus tunduk pada ketentuan-ketentuan syarat-syarat dari partai yang mendukungnya. Selain itu dalam pandangan CETRO undang-undang ini juga memiliki kelemahan terutama berkaitan dengan Keberadaan pemilihan kepala daerah bergantung kepada peraturan pemerintah yang dikeluarkan oleh Departemen Dalam Negeri. Hal ini Jelas merupakan langkah mundur dalam proses demokratisasi di Indonesia karena di negara-negara demokrasi, Pemilu diselenggarakan oleh lembaga yang sepenuhnya independen dari pemerintah. Sehingga ini akan membuka peluang bagi terjadinya intervensi pemerintah dan kembali pada era Pemilu di bawah Depdagri pada masa Orde Baru.Belum lagi berkaitan dengan dengan pencalonan parpol atau gabungan parpol yang disyaratkan sekurang – kurangnya mempunyai 15% perolehan kursi atau 15% dukungan suara sah dari Pemilu Anggota DPRD yang bersangkutan. Batasan pencalonan ini terlalu tinggi. Kondisi ini berdampak langgengnya oligarki dan dominasi partai besar.Selain itu proses pemilihan umum kepala daerah yang mengadopsi sistem majoritarian dengan ketentuan 25% suara sah akan memberikan banyak sekali suara yang hilang. Tentunya tingkat legitimasi kepemipinan ini akan dipertanyakan akibatnya pemerintahan daerah itu akan menjadi tidak stabil. Dan yang pasti aturan tentang pemilihan kepala daerah ini masih belum memperhatikan keadilan gender bagi perempuan dan laki-laki. Dimana menutup kemungkinan bagi munculnya calon-calon independen diluar partai berarti mengurangi kesempatan pada perempuan untuk berkiprah sebagai kepala daerah. Semua akankembali kepada political will dari partai politik, sementara pola pikir partai-partai politik didaerah saat ini dengan bercermin dari pemilihan umum legislatif 2004, masih didominasi budaya patriarki. Sehingga tanpaknya masih terlalu jauh untuk beranggapan desentralisasi ini akan banyak mengakomodir kepentingan perempuan Indonesia.

Daftar Pustaka

Chusnul Mar’iyah, 2001, “center-Regional Relations in Indonesia: Women’s exclusion from Formal Politics” dalam R. William Liddle (ed), Crafting Indonesian Democracy, Mizan dan Ford Foundation. Bandung.

Djohermansyah Djohan, 2003, Kebijakan Otonomi Daerah 1999, Yarsif Watampone, Jakarta

Nuri Suseno, REKAMAN PROSES MEDIA WORKSHOP “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif; Tantangan dan Peluang” 20 Agustus 2001. CETRO

Sandra Grey, 2001, Women And Parliamentary Politics: Does Size Matter? Critical Mass and Women MPs in the New Zealand House of Representatives, Paper for the 51st Political Studies Association Conference, 10-12 April 2001, Manchester, United Kingdom.

Stoker, Gerry, “Pemerintahan Dan Demokrasi Lokal Pada Abad Ke-21” dalam Sisk, Timothy D. 2002, Demokrasi Di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jakarta.

Stoker, Gerry, 1991, The Politics of Local Government, 2nd Edition, MacMilllan, Houndmills.

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

http://www.cetro.or.id


[1] Stoker, Gerry, 1991, The Politics of Local Government, 2nd Edition, MacMilllan, Houndmills. Hlm. 234[2] Stoker, Gerry, “Pemerintahan Dan Demokrasi Lokal Pada Abad Ke-21” dalam Sisk, Timothy D. 2002, Demokrasi Di Tingkat Lokal, International Institute for Democracy and Electoral Assistance, Jakarta. Hlm. 51.[3] Ibid. Stoker. Hlm. 51.

[4] BPS tahun 2000

[5] UU nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

[6] Djohermansyah Djohan, 2003, Kebijakan Otonomi Daerah 1999, Yarsif Watampone, Jakarta. Hlm. 198.

[7] Ibid. Djohermansyah Djohan Hlm. 199.

[8] http://www.cetro.or.id.

[9] Ibid. CETRO.

[10] Sandra Grey, 2001, Women And Parliamentary Politics: Does Size Matter? Critical Mass and Women MPs in the New Zealand House of Representatives, Paper for the 51st Political Studies Association Conference, 10-12 April 2001, Manchester, United Kingdom. Hlm. 3.

[11] Nuri Suseno, REKAMAN PROSES MEDIA WORKSHOP “Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif; Tantangan dan Peluang” 20 Agustus 2001. CETRO.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: